Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia, memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berakar dari pekerjaan Zending Rheinische Missions-Gesellschaft (RMG) pada abad kesembilan belas. Jati diri gereja ini tidak hanya dibangun di atas fondasi teologi Lutheran yang diadaptasi, tetapi juga melalui pergulatan struktural dan organisasional yang kompleks. Inti dari pergulatan ini terletak pada dialektika antara kemurnian kerasulan (apostolisitas) yang bersifat teologis-spiritual dan kebutuhan pragmatis akan sentralisasi struktural untuk mempertahankan kesatuan dan daya tahan institusional. Artikel ini akan menelusuri secara mendalam bagaimana konsep kerasulan diinternalisasi dalam Konfesi HKBP, serta bagaimana praktik sentralisasi telah membentuk, dan terkadang menantang, misi apostolik gereja tersebut.
Secara tradisional, konsep Apostolisitas (Kemurnian Kerasulan) sering dikaitkan dengan suksesi apostolik fisik yang dijaga oleh gereja-gereja Katolik dan Ortodoks. Namun, dalam tradisi Reformasi, khususnya tradisi Lutheran yang menjadi induk teologis HKBP, Apostolisitas dipahami bukan sebagai suksesi takhta atau individu, melainkan sebagai kesetiaan terhadap ajaran para rasul sebagaimana terekam dalam Kitab Suci. Bagi HKBP, gereja yang apostolik adalah gereja yang ajarannya murni, yang pelayanannya meneladani tugas kerasulan, dan yang terus menerus diperbarui oleh Firman Tuhan.
Apostolisitas dalam pandangan Reformasi diringkas melalui prinsip Sola Scriptura (Hanya Kitab Suci). Ini berarti bahwa otoritas gereja, termasuk otoritas struktural Sentral, harus tunduk sepenuhnya pada otoritas normatif ajaran kerasulan. Jika struktur sentralisasi tata kelola (seperti Kantor Pusat atau Sinode Agung) menyimpang dari mandat apostolik—yakni memberitakan Injil, melayani sakramen, dan memelihara persekutuan—maka legitimasi struktural tersebut dipertanyakan secara teologis. Kerasulan adalah kriteria, bukan hasil, dari organisasi gerejawi.
Proses pembentukan HKBP dari zending hingga gereja otonom ditandai oleh upaya untuk mengklaim warisan kerasulan langsung. Meskipun HKBP tidak memiliki sejarah suksesi episkopal yang tak terputus seperti gereja-gereja kuno, HKBP mengklaim diri sebagai gereja apostolik karena mereka menerima Injil melalui pekabaran yang setia, yang dimulai oleh para misionaris seperti Ingwer Ludwig Nommensen. Para misionaris ini dipandang sebagai 'rasul-rasul modern' yang membawa ajaran murni. Klaim ini memberikan legitimasi rohani yang mendalam pada gereja yang secara geografis dan kultural jauh dari pusat Kekristenan mula-mula.
Di HKBP, kesetiaan pada ajaran kerasulan diwujudkan melalui pengakuan Konfesi yang mengikat seluruh jemaat dan pelayan. Konfesi ini menjadi payung teologis yang menjamin bahwa, terlepas dari perbedaan struktural atau kepentingan lokal, ajaran yang disampaikan tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh para rasul. Sinode Agung, sebagai badan tertinggi pembuat keputusan, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas Konfesi ini. Oleh karena itu, semua keputusan yang diambil di tingkat Sentral harus melalui lensa Apostolisitas.
Penting untuk dicatat bahwa dalam HKBP, konsep kepemimpinan spiritual dan kepemimpinan administrasi sering kali menyatu dalam jabatan Ephorus. Ephorus, sebagai pucuk pimpinan, adalah simbol kesatuan gereja dan penjaga ajaran yang kerasulan. Kepemimpinan ini, meskipun berpusat (sentral), dibatasi oleh tata gereja (Aturan dan Peraturan HKBP) dan Konfesi, yang semuanya dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pribadi dan memastikan kesetiaan pada misi apostolik gereja secara keseluruhan.
Sentralisasi dalam HKBP mengacu pada pemusatan kekuasaan dan pengambilan keputusan strategis di tingkat Pusat, yaitu di Kantor Pusat di Pearaja, Tarutung, di bawah kepemimpinan Ephorus dan Rapat Pendeta (RP) serta Sinode Agung. Model sentralisasi ini bukanlah warisan langsung dari tradisi Batak, melainkan hasil adaptasi historis dan pragmatis untuk mengatasi tantangan geografis, etnis, dan finansial.
Pada masa Zending (sebelum tahun 1940), gereja dikelola secara sentral oleh para misionaris RMG. Misionaris mengontrol pendanaan, penempatan pendeta, dan penentuan doktrin. Sentralisasi pada masa itu bertujuan untuk standardisasi ajaran di tengah keragaman budaya Batak dan untuk efisiensi penyebaran Injil. Ketika HKBP mencapai kemandirian (Otonomi), gereja mewarisi kerangka struktural ini. Meskipun semangat otonomi menuntut desentralisasi, kebutuhan akan satu suara dalam konteks nasional yang baru merdeka justru mendorong pemeliharaan Sentralisasi kuat.
Alasan fundamental pemeliharaan sentralisasi adalah untuk menjaga Kesatuan. HKBP adalah gereja yang menyebar melintasi suku, provinsi, dan bahkan negara, namun tetap mempertahankan identitas tunggal Batak Protestan. Sentralisasi berfungsi sebagai perekat yang memastikan semua Resort dan Distrik, dari Sumatera hingga Jawa, berbagi liturgi, Konfesi, dan tata gereja yang sama. Tanpa Sentralisasi, HKBP berisiko terpecah menjadi faksi-faksi regional atau denominasi lokal yang berbeda.
Dua area utama di mana sentralisasi HKBP terlihat paling jelas adalah manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia kependetaan (pendeta dan bibelvrouw). Sistem sentralisasi keuangan (atau yang dikenal dengan sistem kolektivitas) memastikan bahwa Distrik yang kaya membantu Distrik yang miskin (prinsip solidaritas). Ini adalah manifestasi praktis dari kesatuan tubuh Kristus (Apostolisitas).
Demikian pula, penempatan pendeta ditentukan oleh Kantor Pusat. Sistem penempatan sentral ini dianggap penting untuk mencegah pendeta menjadi 'milik' jemaat lokal atau dinasti keluarga, dan untuk memastikan bahwa pendeta yang sangat berbakat dapat ditempatkan di daerah perintisan atau yang membutuhkan dukungan teologis kuat. Kontrol Sentral atas imamat ini menjadi pilar utama dalam menjaga tata ajaran yang seragam di seluruh organisasi HKBP yang masif.
Meskipun sentralisasi adalah alat yang dimaksudkan untuk mendukung misi apostolik (kerasulan), dalam praktiknya, sentralisasi sering kali menciptakan ketegangan yang signifikan. Ketika birokrasi Sentral menjadi terlalu berat, lambat, atau koruptif, ia dapat menghambat inisiatif lokal yang justru merupakan manifestasi paling murni dari gerakan apostolik—yakni penjangkauan jemaat di akar rumput (kongregasi).
Mandat apostolik mengharuskan gereja untuk menjadi relevan di mana pun ia berada. Ini menuntut kreativitas kontekstual dalam liturgi, musik, dan pelayanan sosial. Sentralisasi yang kaku, terutama dalam hal liturgi dan tata gereja, kadang kala gagal mengakomodasi kebutuhan unik dari jemaat-jemaat di perkotaan modern atau di wilayah minoritas Batak di luar Tano Batak. Ketegasan struktural ini, meskipun menjaga kesatuan, dapat mematikan daya hidup lokal yang justru diperlukan untuk pertumbuhan apostolik yang otentik. Sentralisasi bisa berubah dari pelayan menjadi penguasa.
Sentralisasi yang berlebihan cenderung menghasilkan pendekatan "satu ukuran cocok untuk semua" (one-size-fits-all), yang kontradiktif dengan sifat kerasulan yang dinamis dan adaptif. Para rasul mula-mula menyesuaikan Injil ke konteks Yahudi, Yunani, dan Roma. Jika HKBP ingin mempertahankan warisan kerasulannya, Sentralisasi harus cukup fleksibel untuk memungkinkan Distrik-Distrik bereksperimen dengan metode misi yang relevan tanpa mengorbankan integritas Konfesi. Kegagalan untuk menyeimbangkan Sentralisasi dan kontekstualisasi akan menghasilkan stagnasi rohani di daerah-daerah yang perkembangannya pesat.
Salah satu kritik paling tajam terhadap Sentralisasi adalah kesulitan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pengelolaan dana Sentral. Apabila kekuasaan terpusat, risiko penyimpangan dan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan finansial meningkat. Dalam pandangan teologis, kerasulan menuntut akuntabilitas total di hadapan Tuhan dan jemaat. Ketika Sentralisasi menghambat akuntabilitas, ia telah gagal dalam mandat kerasulannya.
Pergumulan HKBP dengan isu transparansi finansial di masa lalu sering kali menjadi pemicu perpecahan dan konflik. Konflik-konflik ini bukan sekadar perebutan kekuasaan administratif, melainkan konflik teologis tentang bagaimana sumber daya gereja, yang diperoleh dari persembahan jemaat (harta apostolik), harus dikelola secara kudus. Sentralisasi yang sehat harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat, melibatkan Sinode secara menyeluruh, bukan hanya oleh segelintir pejabat di Kantor Pusat. Jika tidak, Sentralisasi itu sendiri menjadi beban yang menggerogoti kepercayaan jemaat.
Sentralisasi tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan finansial, tetapi juga merambah ke domain doktrinal dan liturgis. HKBP sangat sentralistik dalam hal penetapan liturgi dan kurikulum pendidikan teologi (terutama di Sekolah Tinggi Teologi HKBP). Ini adalah upaya langsung untuk menjaga kemurnian ajaran apostolik.
Keputusan untuk menyentralisasi pendidikan teologi bertujuan untuk memastikan bahwa semua pendeta yang melayani di HKBP menerima pemahaman teologis yang seragam dan sesuai dengan Konfesi Lutheran-Batak yang dianut. Sekolah teologi menjadi benteng pertahanan doktrinal. Jika pendidikan teologi didesentralisasi, risiko penyimpangan doktrinal (heterodoksi) akan meningkat, yang secara langsung mengancam klaim HKBP sebagai gereja yang apostolik (setia pada ajaran rasul).
Namun, sentralisasi pendidikan juga menghadapi tantangan. Kurikulum yang terlalu terpusat mungkin gagal untuk menanggapi isu-isu teologis kontemporer yang muncul di lingkungan perkotaan yang majemuk atau tantangan globalisasi. Dibutuhkan Sentralisasi yang fleksibel; Sentralisasi yang menetapkan standar inti (core apostolic teaching) tetapi memberikan ruang bagi interpretasi dan penelitian yang kontekstual. Ini adalah keseimbangan abadi antara tradisi yang dijaga oleh Sentral dan relevansi yang dituntut oleh Misi Apostolik.
Liturgi HKBP, yang sebagian besar terstandardisasi, berfungsi sebagai identitas pemersatu, memungkinkan jemaat Batak merasa 'di rumah' di mana pun mereka beribadah. Sentralisasi liturgi ini menjamin kesatuan praktik ibadah, yang merupakan refleksi visual dari kesatuan gereja secara teologis. Tindakan ini secara kuat mendukung dimensi persatuan (una sancta) dari gereja apostolik.
Meskipun demikian, munculnya jemaat-jemaat diaspora di luar Tano Batak sering kali menuntut penyesuaian liturgi agar lebih inklusif bagi generasi muda atau non-Batak. Sentralisasi yang terlalu ketat dalam format ibadah dapat menciptakan hambatan kultural, yang pada akhirnya menghambat misi apostolik untuk menjangkau semua suku bangsa. HKBP perlu terus bergumul untuk memastikan Sentralisasi liturgi tidak menjadi museum budaya, tetapi tetap menjadi sarana dinamis untuk pewartaan Injil.
Peran pendeta (parhalado na gok) dalam HKBP sangat dipengaruhi oleh sistem Sentralisasi. Pendeta dipandang sebagai perwakilan langsung dari Kantor Pusat di jemaat lokal, yang bertugas menegakkan tata gereja dan Konfesi yang disepakati secara Sinodal. Sentralisasi ini membentuk otoritas kependetaan, tetapi juga menempatkan tekanan unik pada para pelayan gereja.
Pendeta dalam sistem Sentralisasi HKBP memiliki otoritas ganda: otoritas lokal sebagai pemimpin rohani jemaat (gembala) dan otoritas struktural sebagai pegawai Sentral (pegawai Sinode). Konflik loyalitas sering terjadi ketika kepentingan jemaat lokal (misalnya, pembangunan gereja atau pemilihan parhalado) bertentangan dengan kebijakan strategis Kantor Pusat (misalnya, penempatan atau distribusi dana kolektif). Sentralisasi menuntut pendeta untuk memprioritaskan kesatuan Sinodal di atas kepentingan lokal yang sempit.
Konflik ini menguji integritas apostolik pendeta. Kerasulan menuntut keberanian untuk berbicara kebenaran (parrhesia) baik kepada jemaat maupun kepada pimpinan Sentral. Jika Sentralisasi menjadi tirani, pendeta mungkin merasa tertekan untuk memprioritaskan kepatuhan struktural demi karier, mengorbankan tuntutan kebenaran lokal yang diilhami oleh semangat kerasulan. Oleh karena itu, Sentralisasi yang sehat harus menghargai kritik konstruktif dari pendeta yang bertugas di lapangan.
Sistem penempatan Sentral, meskipun menjamin mobilitas dan solidaritas, juga dapat menimbulkan ketidakpuasan. Pendeta yang merasa bahwa penempatan mereka tidak didasarkan pada kebutuhan misi apostolik melainkan pada kepentingan Sentral tertentu akan mengalami demoralisasi. Sentralisasi yang efektif harus memiliki sistem meritokrasi yang jelas dan transparan dalam penempatan, mutasi, dan promosi, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar melayani perluasan Kerajaan Allah (Missio Apostolica), bukan hanya memperkuat jaringan kekuasaan Sentral.
Sentralisasi SDM juga harus mencakup Sentralisasi pengembangan kapasitas. Kantor Pusat memegang tanggung jawab untuk memastikan pelatihan berkelanjutan bagi semua pelayan, sehingga kualitas pelayanan di Distrik terpencil sekalipun tetap tinggi dan sesuai dengan standar ajaran apostolik yang ditetapkan. Kegagalan Sentral dalam menyediakan pelatihan yang memadai akan menyebabkan penurunan kualitas rohani dan pelayanan di akar rumput, yang merupakan kegagalan apostolik struktural.
Masa depan HKBP, dalam upaya mempertahankan klaim kerasulannya, bergantung pada kemampuannya untuk mereformasi Sentralisasi sehingga menjadi lebih responsif, akuntabel, dan mendukung Misi Apostolik di berbagai konteks. Reformasi ini menuntut refleksi mendalam mengenai apakah struktur Sentral yang ada saat ini masih melayani tujuan Tuhan atau justru melayani diri sendiri.
Reformasi Sentralisasi tidak berarti pembubaran Kantor Pusat, melainkan redefinisi peran Sentral sebagai fasilitator dan koordinator, bukan sebagai pengendali mutlak. Sentral harus fokus pada tugas-tugas inti kerasulan: pengawasan doktrinal, pendidikan teologi, diplomasi oikumenis, dan proyek-proyek misi skala besar yang tidak mungkin dilakukan oleh jemaat lokal.
Otonomi harus diberikan kepada Distrik dan Resort untuk mengelola keuangan operasional mereka dan untuk merancang program misi lokal yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial mereka. Ini adalah Sentralisasi yang "mengatur dari atas" (regulasi dan Konfesi) tetapi "mempercayai di bawah" (eksekusi dan kreativitas). Jika otonomi lokal diberikan ruang yang lebih luas, energi apostolik jemaat akan meningkat, dan beban birokrasi Sentral dapat dikurangi secara signifikan.
Penerapan prinsip subsidiari menjadi kunci. Prinsip ini menyatakan bahwa keputusan harus diambil di tingkat terendah yang memungkinkan. Kantor Pusat Sentral hanya boleh menangani hal-hal yang tidak mungkin ditangani secara efektif oleh Distrik atau Resort. Sebagai contoh, manajemen Dana Pensiun Pendeta adalah fungsi Sentral yang penting, tetapi penentuan jam ibadah dan program kaum muda seharusnya menjadi keputusan Resort. Penerapan prinsip ini akan membebaskan energi kreatif di tingkat akar rumput, memurnikan fokus Sentral hanya pada tugas-tugas yang benar-benar memerlukan pemusatan sumber daya dan otoritas, sehingga Sentralisasi itu kembali berfungsi sebagai penopang Misi Apostolik, bukan penghambatnya. Sentralisasi yang terlalu jauh masuk ke ranah detail lokal akan kehilangan efektivitas dan menimbulkan frustrasi. Keseimbangan ini adalah tantangan manajerial teologis terbesar HKBP di era modern, terutama mengingat pertumbuhan jemaat di wilayah perkotaan yang sangat heterogen dan cepat berubah.
Sentralisasi harus dilihat sebagai alat, bukan sebagai tujuan teologis. Ketika alat tersebut menguasai pengguna, fungsi gereja dalam melaksanakan misi apostolik akan terganggu. Oleh karena itu, setiap Sinode Agung harus secara kritis mengkaji struktur Sentralisasi: Apakah struktur ini mempermudah atau mempersulit pemberitaan Injil? Apakah Sentralisasi ini mempromosikan kasih dan kesatuan atau justru menimbulkan persaingan dan politik internal? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan arah reformasi tata kelola yang diperlukan untuk memastikan HKBP tetap relevan dan setia pada mandat kerasulannya di masa depan.
HKBP, sebagai gereja apostolik, memiliki tugas oikumenis untuk bersaksi di antara bangsa-bangsa dan gereja-gereja lain. Sentralisasi yang kuat dapat memfasilitasi peran ini. Kantor Pusat berfungsi sebagai representasi tunggal dan otoritatif HKBP dalam dialog oikumenis, baik di dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) maupun di kancah global (misalnya, Lutheran World Federation). Otoritas Sentral yang tunggal memastikan bahwa suara HKBP dalam isu-isu global—seperti keadilan sosial, lingkungan, dan dialog antar-iman—dinyatakan dengan jelas dan konsisten.
Namun, Sentralisasi harus berhati-hati agar tidak menjadi isolasionis. Keterbukaan terhadap ide-ide teologis baru dan praktik pelayanan yang efektif dari gereja-gereja lain sangat penting bagi kesehatan apostolik HKBP. Sentralisasi harus memastikan bahwa gereja tidak menjadi terjebak dalam parokialisme etnis atau teologis. Sentralisasi yang ideal adalah yang menjamin identitas inti sambil memfasilitasi interaksi global yang kaya.
Untuk memahami sepenuhnya dinamika HKBP, kita harus melihat bagaimana Sentralisasi beroperasi pada tiga tingkat utama: Doktrin (Kerasulan), Kepemimpinan (Episkopal), dan Keanggotaan (Kongregasional). Konflik sering muncul karena HKBP adalah gereja yang secara teologis Kongregasionalis (otoritas pada jemaat melalui Sinode), secara fungsional Episkopal (otoritas pada Ephorus dan Rapat Pendeta), dan secara historis Lutheran (otoritas pada Konfesi).
Sinode Agung (SA) adalah manifestasi tertinggi dari otoritas Sentral dalam HKBP. SA, yang seharusnya mewakili suara semua jemaat, adalah arena di mana kerasulan diuji melalui proses demokratis. Pertanyaannya adalah, apakah Sentralisasi memungkinkan representasi yang adil? Struktur SA yang ada berupaya menyeimbangkan perwakilan pendeta (tenaga Sentral) dengan perwakilan awam (suara jemaat). Ketika proses Sinode didominasi oleh kepentingan Sentral yang sudah ada (oligarki kependetaan), klaim HKBP sebagai gereja yang Apostolik dan Sinodal (melibatkan seluruh tubuh Kristus) menjadi lemah. Keberhasilan Sentralisasi diukur dari kemampuannya untuk mendengarkan dan mengintegrasikan suara-suara dari jemaat yang paling jauh.
Sentralisasi yang ideal menghormati proses Sinodal sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua kebijakan Sentral (termasuk anggaran kolektif, tata gereja baru, atau pernyataan teologis) mendapatkan legitimasi yang luas. Sentralisasi yang gagal akan melihat Sinode hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat di Kantor Pusat. Dalam kasus kedua, kerasulan HKBP telah dikompromikan oleh birokrasi, karena otoritas telah berpindah dari Firman Tuhan yang diinterpretasikan secara Sinodal ke tangan eksekutif Sentral.
Etika kerasulan menuntut bahwa kepemimpinan Sentral HKBP harus meneladani kerendahan hati dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh para rasul. Ketika Sentralisasi dikaitkan dengan kemewahan, kesombongan struktural, atau jarak yang besar antara pemimpin dan jemaat akar rumput, gereja tersebut secara efektif menolak etika kerasulan, meskipun secara doktrinal mungkin masih memegang teguh Konfesi. Sentralisasi sumber daya yang masif harus disertai dengan standar etika yang masif pula. Setiap Rupiah yang dikelola secara Sentral adalah uang persembahan yang kudus, dan pengelolaannya harus transparan hingga ke detail terkecil. Kegagalan Sentralisasi dalam dimensi etis ini adalah sumber perpecahan teologis, karena jemaat merasakan adanya ketidakadilan dan penyimpangan dari ajaran Kristus mengenai pelayanan yang merendah.
Reformasi etika dan tata kelola internal Sentralisasi adalah pekerjaan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penerapan audit eksternal yang independen, pembatasan masa jabatan yang ketat untuk posisi Sentral, dan mekanisme pengaduan yang aman bagi pendeta dan jemaat yang melihat penyimpangan. Sentralisasi harus berfungsi sebagai model tata kelola yang baik, bukan sebagai contoh kelemahan institusional. Hanya dengan demikian, struktur Sentral akan mendapatkan kembali otoritas rohaninya, yang didasarkan pada pelayanan yang otentik (Diakonia Apostolik), bukan hanya pada kekuasaan administratif.
Mandat apostolik mencakup pelayanan kasih (diakonia). Sentralisasi memungkinkan HKBP untuk melaksanakan proyek-proyek diakonia berskala besar, seperti pembangunan rumah sakit, universitas, atau program bantuan bencana alam, yang jauh melampaui kemampuan Distrik individual. Sentralisasi sumber daya di sini adalah manifestasi paling efektif dari solidaritas gerejawi.
Namun, keputusan mengenai alokasi dana diakonia Sentral harus transparan dan adil. Sentralisasi tidak boleh menyebabkan dana Diakonia terfokus hanya pada proyek-proyek prestisius di Kantor Pusat, sementara jemaat di daerah perbatasan atau minoritas diabaikan. Sentralisasi yang sejati akan menggunakan kekuatannya untuk menjangkau "ujung bumi" (Kis. 1:8), yang dalam konteks HKBP berarti jemaat-jemaat yang paling terpinggirkan dan miskin. Sentralisasi menjadi sarana kerasulan ketika ia memastikan bahwa kemurahan Tuhan tidak terbatas pada pusat kekuasaan.
HKBP berakar kuat dalam budaya Batak. Sentralisasi struktural telah menjadi alat untuk memelihara dan menyebarkan identitas kultural ini di tengah diaspora. Kantor Pusat (Pearaja) sering dipandang sebagai 'Huta' (kampung halaman) rohani bagi seluruh jemaat Batak Protestan di mana pun mereka berada. Sentralisasi membantu menanggapi tantangan akulturasi di perkotaan.
Namun, Sentralisasi yang terlalu erat terikat pada identitas etnis tertentu berpotensi menghambat misi apostolik kepada non-Batak. HKBP, sebagai gereja apostolik, dipanggil untuk melayani semua bangsa (Matius 28:19). Sentralisasi harus menemukan cara untuk merayakan warisan Batak sambil secara simultan membuka pintu pelayanan dan kepemimpinan bagi anggota jemaat yang berasal dari latar belakang non-Batak. Sentralisasi harus menjadi payung kultural yang inklusif, bukan tembok eksklusif. Kegagalan dalam aspek ini akan membatasi kerasulan HKBP hanya pada satu kelompok etnis, yang bertentangan dengan sifat universal Injil.
Pergumulan HKBP dengan Sentralisasi pada dasarnya adalah upaya untuk merekonsiliasi struktur manusia (Tata Gereja) dengan karunia ilahi (Karunia Rohani Kerasulan). Struktur Sentralisasi diperlukan untuk ketertiban (taxis), tetapi ketertiban ini harus melayani pertumbuhan rohani (koinonia dan martyria).
Apabila Sentralisasi menghasilkan birokrasi yang mematikan inisiatif Roh Kudus, maka struktur tersebut harus disesuaikan. Kerasulan sejati diukur dari buah-buah pelayanan, bukan dari ketegasan garis komando. HKBP perlu secara terus-menerus melakukan refleksi teologis atas dasar-dasar strukturalnya, memastikan bahwa semua kebijakan Sentral (termasuk kebijakan Sinode dan Rapat Pendeta) diinspirasi oleh Roh Kudus dan didukung oleh komitmen misioner yang murni.
Sentralisasi yang berpusat pada Kristus akan menghasilkan kesatuan yang dinamis, bukan keseragaman yang statis. Ini adalah Sentralisasi yang memberdayakan, memfasilitasi, dan menyelaraskan karunia-karunia yang berbeda di seluruh Distrik untuk mencapai tujuan yang satu: memberitakan Injil Kerajaan Allah. HKBP perlu terus bergumul menemukan model Sentralisasi yang meminimalkan politik internal dan memaksimalkan pelayanan apostolik yang tulus, sehingga kekayaan teologi dan sejarah gereja ini dapat terus menjadi berkat bagi bangsa dan dunia.
Setiap pendeta yang ditugaskan oleh Kantor Pusat Sentral, setiap persembahan kolektif yang dikelola, dan setiap keputusan yang diambil di Sinode Agung, harus dipertimbangkan dalam terang pertanyaan mendasar: Apakah ini memajukan warisan kerasulan yang dipercayakan kepada kita? Jika Sentralisasi mampu menjawab pertanyaan ini dengan positif melalui tindakan yang nyata, transparan, dan berorientasi misi, maka ia akan menjadi aset yang tak ternilai dalam perjalanan HKBP selanjutnya.
Penyatuan visi dan misi melalui Sentralisasi adalah kunci, tetapi implementasi harus diwarnai dengan kebijaksanaan yang mengakui pluralitas kontekstual. Sentralisasi harus menjamin bahwa alat-alat komunikasi modern dimanfaatkan secara optimal untuk menghubungkan jemaat di diaspora dengan pusat teologis di Tano Batak, memperkuat ikatan rohani tanpa menuntut kepatuhan buta pada setiap detail administrasi. Jaringan digital dan media sosial harus diakui sebagai arena baru bagi kerasulan, dan Kantor Pusat Sentral harus memimpin dalam memanfaatkan teknologi ini untuk pendidikan teologi dan penguatan identitas di kalangan generasi muda yang semakin terglobalisasi. Sentralisasi dalam konteks ini berarti menyediakan platform dan sumber daya yang terpusat bagi jemaat yang tersebar, memastikan bahwa materi ajar dan literatur rohani yang berkualitas tinggi dapat diakses oleh semua, terlepas dari lokasi geografis mereka.
Perdebatan mengenai Sentralisasi juga harus memasukkan analisis mendalam tentang hubungan kekuasaan antara pendeta dan awam. HKBP adalah gereja yang didominasi oleh kepemimpinan kependetaan, sebuah warisan dari struktur Zending yang awal. Sentralisasi cenderung memperkuat otoritas kependetaan melalui kontrol atas penempatan dan promosi. Untuk menjaga keseimbangan Apostolik yang sejati—yang mengakui imamat am orang percaya—Sentralisasi harus secara aktif mempromosikan peran awam yang lebih kuat di semua tingkat pengambilan keputusan, termasuk di Kantor Pusat Sentral. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi manifestasi teologis dari tubuh Kristus yang utuh. Ketika Sentralisasi gagal memberdayakan awam, ia hanya mencerminkan model hierarkis yang bertentangan dengan semangat Reformasi Protestan yang dianut HKBP.
Sentralisasi yang efektif harus juga berurusan dengan tantangan internal perpecahan dan konflik. Sejarah HKBP diwarnai oleh beberapa perpecahan besar, yang sebagian besar berakar pada ketidakpuasan terhadap pengambilan keputusan Sentral, baik dalam hal kepemimpinan, keuangan, atau interpretasi tata gereja. Setiap perpecahan adalah luka pada kesatuan apostolik. Oleh karena itu, Sentralisasi harus memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang cepat, adil, dan didasarkan pada prinsip-prinsip Konfesi, bukan pada kekuatan politik internal. Kepemimpinan Sentral harus menjadi mediator yang netral dan berwibawa, mampu menyatukan faksi-faksi yang bertikai dengan kasih Kristus. Jika Sentralisasi menjadi sumber perpecahan, maka fungsinya telah gagal total dalam misi pemersatuan gereja Kristus.
Dalam konteks globalisasi dan urbanisasi, banyak jemaat HKBP telah menjadi jemaat multibudaya. Sentralisasi harus proaktif dalam menciptakan tata gereja yang mengakomodasi diversitas ini. Kebijakan Sentral yang berorientasi kerasulan harus memastikan bahwa bahasa pelayanan, musik, dan praktik sosial gereja dapat melintasi batas-batas etnis, menjamin bahwa HKBP dapat melayani siapa saja yang datang mencari Injil. Sentralisasi yang terlalu terikat pada pola-pola tradisional yang kaku akan menjadi anomali dalam kota-kota besar Indonesia yang cepat berubah. Tantangan bagi Sentralisasi adalah bagaimana menjadi jangkar tradisi (Apostolisitas) sambil menjadi kapal yang siap berlayar menuju masa depan (Misi Kontemporer).
Manajemen aset gereja yang sentralistik juga memerlukan perhatian konstan. Aset berupa tanah, gedung, dan investasi lainnya harus dikelola dengan etika kekudusan dan transparansi maksimal. Sentralisasi aset seharusnya memastikan bahwa properti gereja digunakan untuk tujuan apostolik dan diakonia jangka panjang, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kebijakan Sentralisasi dalam pengelolaan aset adalah ujian nyata dari kematangan institusional dan integritas gereja di mata publik dan jemaat. Kegagalan dalam pengelolaan aset akan merusak kesaksian kerasulan HKBP secara fundamental.
Akhirnya, Sentralisasi HKBP harus selalu dinilai melalui lensa pembaruan rohani yang berkelanjutan. Struktur tidak boleh menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Sinode Agung secara berkala harus menyisihkan waktu untuk refleksi mendalam, bukan hanya membahas anggaran dan peraturan, tetapi juga membahas kedalaman spiritual dan efektivitas misi HKBP. Sentralisasi yang Apostolik adalah Sentralisasi yang rendah hati, yang siap untuk dirombak dan diperbarui demi kesetiaan yang lebih besar kepada Kristus, Kepala Gereja. Hanya dengan demikian, HKBP akan terus menjadi 'Huria' (Gereja) yang melayani Tuhan dengan penuh semangat di Indonesia dan di seluruh dunia.