"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak (riqab), orang-orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)
Ayat mulia dari Surah At-Taubah, khususnya ayat 60, merupakan landasan konstitusional dan piagam agung dalam sistem ekonomi dan keadilan sosial Islam. Ayat ini tidak hanya menetapkan wajibnya zakat, tetapi yang lebih fundamental, ia secara eksplisit dan definitif membatasi (dengan kata إِنَّمَا - innamā) siapa saja yang berhak menerima harta suci tersebut. Delapan kategori penerima yang dikenal sebagai Asnaf Ats-Tsamaniyah ini adalah blueprint Allah SWT untuk menjamin sirkulasi kekayaan, menghilangkan kesenjangan ekstrem, dan memastikan stabilitas kemanusiaan dalam masyarakat Muslim.
Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat ini tidak bisa hanya sebatas terjemahan literal. Ia memerlukan telaah mendalam terhadap konteks historis, perbedaan pandangan mazhab fikih, dan adaptasi kontemporer terhadap tantangan sosial modern. Zakat, yang secara bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkah, bukan sekadar sedekah; ia adalah hak wajib yang dilekatkan pada harta orang kaya untuk diberikan kepada golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Ini adalah instrumen transenden yang menegaskan bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah, dan manusia hanyalah pengemban amanah sementara.
Surah At-Taubah diturunkan pada periode Madinah, setelah kekuatan negara Islam telah kokoh. Ayat tentang asnaf ini muncul untuk mengoreksi praktik-praktik pendistribusian harta yang mungkin masih didasarkan pada keinginan atau tradisi suku, serta untuk menegaskan bahwa negara (melalui Baitul Mal) memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana zakat, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya dalam ayat-ayat yang memerintahkan pengambilan zakat. Ayat 60 datang sebagai penutup yang tegas, menutup celah bagi interpretasi sewenang-wenang mengenai alokasi zakat.
Prinsip utama yang harus dipahami dari ayat ini adalah prinsip pembatasan (al-Hishr). Penggunaan kata "Innamā" (hanya untuk) menunjukkan bahwa harta zakat tidak boleh disalurkan kepada pihak lain di luar delapan kategori yang disebutkan. Hal ini berbeda dengan sedekah sunah (infak), yang memiliki spektrum penerima yang jauh lebih luas. Zakat adalah kewajiban yang terikat, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat. Keberadaan delapan asnaf ini mencerminkan kebijaksanaan Ilahi yang mencakup dimensi ekonomi, administrasi, dakwah, dan pembebasan sosial.
Visualisasi Sirkulasi Harta Zakat melalui Lembaga Amil.
Tingkat keadilan dalam implementasi zakat sangat bergantung pada ketepatan identifikasi dan validasi status setiap penerima. Berikut adalah kajian rinci, termasuk perbedaan pandangan fikih utama, terhadap masing-masing asnaf.
Fuqara adalah golongan yang paling membutuhkan dan disebutkan pertama kali, menunjukkan prioritas utama dalam pendistribusian. Secara etimologi, fakir berasal dari kata *faqr*, yang berarti patah punggung, menyiratkan beban berat kebutuhan hidup yang hampir tidak tertanggungkan. Dalam terminologi syariat, definisi fakir sering kali tumpang tindih dengan miskin, namun mayoritas ulama, terutama mazhab Syafi'i dan Hanbali, membedakannya secara substansial.
Definisi Fikih: Menurut pandangan dominan (Syafi'i), seorang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau mata pencaharian yang cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder esensial) untuk satu tahun. Jika kebutuhan tahunannya 100, tetapi penghasilannya hanya 40, maka ia adalah fakir. Fakir dianggap berada di tingkat kemiskinan yang lebih parah dibandingkan miskin.
Perbedaan Mazhab: Mazhab Hanafi cenderung menyamakan fakir dan miskin, mendefinisikan keduanya sebagai orang yang memiliki kurang dari nisab. Sementara itu, Mazhab Maliki melihat fakir sebagai orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Perbedaan ini penting dalam penentuan porsi pembagian. Dalam praktiknya di Indonesia, definisi yang membedakan fakir sebagai yang lebih parah (mengikuti Syafi'i) sering digunakan untuk menentukan prioritas penerima bantuan zakat.
Kebutuhan Kontemporer: Dana zakat yang diberikan kepada fakir haruslah bersifat produktif dan transformatif, bukan sekadar konsumtif. Tujuannya adalah memindahkan mereka dari status penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki). Jika zakat hanya diberikan untuk makan hari ini, status kefakiran tidak akan berubah. Oleh karena itu, bantuan pendidikan keterampilan, modal usaha mikro, atau jaminan kesehatan yang memadai menjadi bentuk penyaluran yang paling efektif untuk asnaf ini.
Penyaluran yang keliru atau minim kepada fakir hanya akan melanggengkan jurang kemiskinan. Syariat menghendaki agar kebutuhan dasar mereka dicukupi hingga batas kecukupan. Kekurangan harta yang mereka alami merupakan tanggung jawab kolektif umat Islam, yang harus diselesaikan melalui mekanisme zakat yang terstruktur. Apabila lembaga amil gagal mengidentifikasi dan memberdayakan fakir, maka fungsi sosial ekonomi zakat dapat dikatakan telah gagal di tingkat fundamental.
Perluasan makna fakir di era modern mencakup juga mereka yang terperangkap dalam kemiskinan struktural, di mana akses terhadap sumber daya dan kesempatan sangat terbatas akibat faktor geografis, bencana alam, atau diskriminasi sistemik. Zakat harus mampu menjangkau kelompok marginal ini, menembus batasan birokrasi, dan memberikan solusi yang berakar pada pemberdayaan diri mereka sendiri. Dengan demikian, zakat kepada fakir adalah investasi sosial jangka panjang.
Masakin, berasal dari kata *sukūn*, yang berarti diam atau tenang. Golongan ini seolah-olah ‘terdiam’ dari kegiatan ekonomi karena keterbatasan, meskipun mereka memiliki upaya untuk hidup. Miskin dalam konteks zakat sering kali dipahami sebagai status yang sedikit lebih baik daripada fakir, namun tetap berada di bawah garis kecukupan.
Definisi Fikih: Menurut Syafi'i, miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya, meskipun penghasilannya mencapai lebih dari setengah kebutuhannya setahun. Jika kebutuhannya 100, dan ia mampu menghasilkan 60, ia dikategorikan miskin, karena masih kekurangan 40 untuk mencapai kecukupan. Mereka masih memiliki sesuatu, tetapi tidak memadai.
Pendekatan Pragmatis: Dalam penentuan zakat, penting untuk membedakan antara kebutuhan hakiki (al-hajat al-asliyyah) dan keinginan mewah. Zakat diperuntukkan untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan hakiki. Orang yang secara kasat mata terlihat bekerja tetapi pendapatannya fluktuatif, seperti buruh harian lepas atau petani gurem yang penghasilannya musiman, sering kali jatuh dalam kategori miskin. Mereka memiliki martabat, berusaha, tetapi tetap membutuhkan top-up finansial untuk mencapai stabilitas.
Peran Miskin dalam Ekonomi: Penyaluran zakat kepada miskin bertujuan untuk menstabilkan kondisi ekonomi mereka, mencegah mereka jatuh ke tingkat kefakiran yang lebih parah. Ini bisa berupa bantuan modal kerja, perbaikan rumah, atau akses kesehatan preventif. Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang proaktif. Jika golongan miskin terabaikan, stabilitas masyarakat secara keseluruhan akan terancam. Oleh karena itu, dana zakat yang dialokasikan harus bersifat melengkapi, bukan menggantikan, upaya mereka sendiri.
Pendekatan pemberdayaan ekonomi (economic empowerment) sangat relevan bagi golongan masakin. Karena mereka sudah memiliki inisiatif dan sebagian sumber daya, zakat dapat bertindak sebagai katalis. Contohnya, memberikan pelatihan khusus atau modal bergulir yang memungkinkan mereka meningkatkan skala usaha atau mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Program-program ini memastikan bahwa zakat tidak hanya menjadi beban, tetapi benar-benar mengubah status sosial ekonomi penerima. Keseimbangan antara bantuan konsumtif jangka pendek dan investasi produktif jangka panjang adalah kunci keberhasilan pengelolaan dana zakat untuk golongan miskin.
Amil adalah orang atau lembaga yang ditugaskan secara resmi oleh pemerintah (atau lembaga yang diakui) untuk mengumpulkan, mencatat, memelihara, dan mendistribusikan dana zakat. Golongan ini dimasukkan sebagai penerima zakat meskipun mereka mungkin kaya, karena zakat diberikan kepada mereka sebagai upah atas pekerjaan mereka (ujrah), bukan sebagai bantuan kemiskinan.
Syarat Menjadi Amil: Amil harus memenuhi syarat integritas, keadilan, dan pengetahuan tentang hukum zakat. Mereka harus Muslim, baligh, berakal, dan memiliki kemampuan teknis untuk mengelola dana. Status mereka harus bersifat resmi, bukan sukarela tanpa mandat. Ini untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat.
Porsi Amil: Para ulama fikih sepakat bahwa upah amil diambil dari dana zakat itu sendiri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa porsi amil harus disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan operasional, namun tidak boleh melebihi batas kewajaran. Beberapa ulama menetapkan batasan maksimal, misalnya tidak melebihi seperdelapan (1/8) total zakat yang dikumpulkan, meskipun ini bersifat ijtihadi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi amil modern.
Urgensi Amil Profesional: Di era modern, peran amil sangat krusial. Mereka bertanggung jawab atas identifikasi asnaf secara akurat, penghitungan nisab dan haul yang tepat bagi muzakki, serta manajemen dana yang transparan. Tanpa amil yang profesional, dana zakat berisiko salah sasaran atau terakumulasi tanpa didistribusikan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan, teknologi, dan infrastruktur amil adalah bagian integral dari pelaksanaan QS 9:60. Amil yang kuat adalah prasyarat bagi sistem zakat yang efektif.
Dalam konteks kontemporer, lembaga amil sering kali bertindak lebih dari sekadar pengumpul; mereka menjadi manajer program sosial yang kompleks. Mereka mengelola data kemiskinan, menyusun program pemberdayaan ekonomi, dan memastikan kepatuhan syariat. Dengan demikian, porsi yang diberikan kepada amil harus mencukupi untuk membiayai semua fungsi administrasi, operasional, dan program, memastikan keberlanjutan dan efektivitas lembaga tersebut sebagai jembatan antara pemberi dan penerima zakat. Pengakuan terhadap amil sebagai salah satu asnaf menegaskan pentingnya biaya operasional dalam menjalankan pilar agama ini.
Mu'allaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya. Golongan ini diberikan zakat bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena alasan politik, sosial, atau dakwah. Tujuannya adalah memperkuat iman mereka, mencegah kejahatan mereka terhadap Muslim, atau menarik mereka agar memeluk Islam.
Kategori Mu'allaf: Ulama membagi mu'allaf menjadi beberapa jenis. Secara umum, mereka adalah:
Perdebatan Kontemporer: Beberapa mazhab, terutama Hanafi, berpendapat bahwa kategori mu'allaf ini gugur setelah Islam kuat dan tidak membutuhkan dukungan politis seperti pada masa awal Madinah. Namun, pandangan mayoritas (Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa kategori ini tetap berlaku jika terdapat kebutuhan yang sah, seperti mendanai program dakwah atau membantu konversi komunitas baru di wilayah minoritas Muslim.
Penerapan Modern: Di zaman ini, mu'allaf dapat mencakup mereka yang berjuang mempertahankan keimanan di tengah lingkungan yang menekan, atau mereka yang membutuhkan biaya untuk belajar agama secara mendalam. Zakat kepada mu'allaf adalah investasi strategis dakwah yang menunjukkan bahwa Islam peduli terhadap integrasi sosial dan penguatan akidah, menjadikannya instrumen pembangunan umat, bukan sekadar instrumen pengentasan kemiskinan semata.
Dana untuk mu'allaf harus digunakan dengan sangat bijak. Tujuannya adalah menanamkan kecintaan dan kepastian dalam hati mereka terhadap ajaran Islam. Ini bisa berupa biaya pendidikan agama, bantuan memulai hidup baru setelah konversi, atau dukungan sosial yang membantu mereka terlepas dari ikatan masa lalu yang mungkin bertentangan dengan syariat. Kegagalan dalam mendukung mu'allaf dapat menyebabkan mereka kembali kepada kekufuran karena tekanan ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, porsi zakat ini adalah bukti nyata bahwa Islam memprioritaskan kualitas iman dan stabilitas spiritual individu.
Secara harfiah, riqab berarti leher, merujuk pada pembebasan budak atau hamba sahaya. Pemberian zakat untuk tujuan ini adalah manifestasi Islam sebagai agama pembebasan dan penentang perbudakan.
Konteks Historis: Pada masa penurunan ayat ini, perbudakan masih menjadi sistem sosial yang diakui secara global. Islam secara bertahap memberikan insentif besar (zakat, kafarat, nazar) untuk menghapuskan praktik tersebut. Zakat diberikan untuk menebus budak Muslim yang ingin membebaskan diri (mukātab) atau membeli budak agar bisa dimerdekakan.
Penerapan Kontemporer: Meskipun perbudakan dalam bentuk klasiknya telah dihapus di sebagian besar dunia, ulama kontemporer berijtihad mengenai perluasan makna riqab. Ijtihad yang diterima luas mencakup:
Nilai Kemanusiaan: Zakat riqab menunjukkan fokus Islam pada martabat manusia dan kebebasan hakiki. Meskipun jumlah budak sudah minim, semangat pembebasan harus tetap dipertahankan. Oleh karena itu, dana zakat dapat digunakan untuk program-program yang bertujuan memerangi bentuk-bentuk eksploitasi baru dan mengembalikan hak-hak dasar individu yang terampas. Penafsiran yang luwes ini memastikan relevansi zakat dalam menghadapi tantangan sosial kemanusiaan di setiap zaman.
Asnaf Riqab mengingatkan kita bahwa kebebasan adalah nilai yang tak ternilai. Dalam masyarakat modern, perbudakan seringkali berbentuk non-fisik—perbudakan finansial, perbudakan informasi, atau perbudakan akibat ketidakmampuan mengakses pendidikan. Zakat dapat memainkan peran penting dalam memutus rantai keterikatan ini, misalnya dengan memberikan beasiswa penuh kepada mereka yang secara sosial ekonomi terhambat, atau mendanai lembaga yang melawan perdagangan manusia. Zakat riqab adalah seruan untuk aksi pembebasan, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dirantai oleh kemiskinan struktural atau eksploitasi pihak lain.
Gharimin adalah orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya, asalkan utang tersebut bukan diakibatkan oleh maksiat atau perbuatan haram. Utang yang dimaksud adalah utang yang jatuh tempo dan mendesak.
Kategori Utang yang Ditanggung:
Pengecualian: Orang yang berutang karena kebiasaan boros, judi, atau investasi berisiko tinggi yang bersifat spekulatif tidak berhak atas zakat. Selain itu, jika orang tersebut mampu melunasi utangnya dari harta yang ia miliki, ia tidak berhak menerima zakat gharimin, meskipun harta tersebut berada di luar kebutuhan pokoknya.
Mekanisme Pencegahan Krisis: Zakat untuk gharimin berfungsi sebagai mekanisme pencegahan krisis finansial pribadi yang dapat berdampak pada stabilitas keluarga dan masyarakat. Di tengah tingginya angka utang konsumtif dan bahaya pinjaman daring (online loan/pinjol), kategori gharimin menjadi sangat relevan. Bantuan zakat tidak hanya melunasi utang, tetapi juga memberikan edukasi finansial agar penerima tidak terjerumus kembali dalam jeratan utang yang sama, menjamin mereka memiliki permulaan ekonomi yang baru dan bersih dari beban riba.
Pelunasan utang melalui zakat harus dilakukan dengan teliti. Amil harus memastikan bahwa utang tersebut legitimate dan bahwa penerima benar-benar tidak memiliki aset lain yang dapat dijual untuk melunasinya. Fiqh gharimin menekankan pentingnya melindungi kehormatan seseorang dari ancaman kebangkrutan dan sanksi sosial akibat utang. Ini menunjukkan betapa Islam menempatkan kebebasan finansial dan mental sebagai bagian integral dari kesejahteraan spiritual. Zakat adalah jalan keluar yang halal dan mulia dari beban utang yang mengancam kehancuran rumah tangga.
Secara tradisional dan sempit, Fī Sabīlillāh diartikan sebagai pendanaan untuk jihad (perang suci) dan segala yang berkaitan dengannya, seperti biaya logistik, persenjataan, dan dukungan bagi mujahidin. Penafsiran ini didukung oleh mayoritas ulama salaf, terutama Hanafi dan Maliki.
Ijtihad Kontemporer (Perluasan Makna): Mengingat konteks zaman di mana jihad defensif tidak selalu berupa perang fisik, banyak ulama kontemporer, termasuk Yusuf Al-Qardhawi, memperluas makna Fī Sabīlillāh. Perluasan ini mencakup segala upaya yang menunjang tegaknya agama Islam dan kemaslahatan umat secara umum, antara lain:
Syarat Penerapan: Perluasan makna ini harus dilakukan dengan hati-hati. Dana zakat Fī Sabīlillāh harus dialokasikan untuk kepentingan publik yang bersifat kolektif (maslahat 'ammah) dan tidak menghasilkan keuntungan pribadi. Tujuannya adalah memastikan kekuatan umat dalam menghadapi tantangan global, baik ideologis, ekonomi, maupun teknologi. Alokasi ini menegaskan bahwa zakat juga memiliki fungsi investasi strategis bagi masa depan peradaban Islam.
Kontroversi terbesar dalam fikih zakat modern terletak pada penentuan batas Fī Sabīlillāh. Beberapa lembaga amil menggunakan kategori ini untuk mendanai program-program kesehatan, beasiswa umum, atau bahkan bantuan korban bencana. Kehati-hatian diperlukan agar alokasi ini tidak melanggar prinsip pembatasan *Innamā*. Apapun bentuknya, dana Fī Sabīlillāh harus memiliki dampak besar dan strategis terhadap penguatan pondasi agama dan kemandirian umat, menjadikannya salah satu porsi yang paling dinamis dan menantang dalam manajemen zakat.
Ibnu Sabil (anak jalan) adalah musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, meskipun di daerah asalnya ia termasuk orang kaya. Mereka berhak menerima zakat sekadar untuk melanjutkan perjalanan pulang atau menyelesaikan tujuan perjalanannya yang sah (bukan maksiat).
Kriteria Penerima: Penerima zakat Ibnu Sabil haruslah seorang musafir yang perjalanannya dilakukan dalam rangka yang diperbolehkan syariat. Ia mungkin memiliki banyak harta di rumah, tetapi saat ini terputus dari sumber dayanya. Zakat diberikan untuk menutupi biaya perjalanan, makan, dan penginapan yang dibutuhkan hingga ia mencapai tujuannya atau kembali ke rumah.
Relevansi Modern: Di zaman modern, kategori ini meluas mencakup:
Batas Bantuan: Bantuan zakat kepada Ibnu Sabil bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas kebutuhan darurat dan tidak boleh melebihi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari asnaf ini adalah menjamin mobilitas dan keamanan mereka yang melakukan perjalanan yang sah, memastikan bahwa kesulitan finansial sementara tidak menghalangi mereka dari mencapai tujuan kebaikan.
Pengelolaan zakat untuk Ibnu Sabil memerlukan koordinasi global, terutama bagi lembaga amil yang beroperasi di wilayah perbatasan atau jalur migrasi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme penyelamat terakhir bagi mereka yang rentan di perjalanan. Asnaf ini mengajarkan bahwa Islam menghargai perjalanan (baik untuk perdagangan, menuntut ilmu, maupun berhijrah) dan memberikan jaminan sosial bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan transisi atau terputus dari jaringan sosial dan finansial normal mereka. Ini menunjukkan cakupan zakat yang melintasi batas wilayah dan status ekonomi lokal.
Delapan Golongan Penerima Zakat yang Ditetapkan oleh Allah dalam QS At-Taubah: 60.
Pelaksanaan ayat 60 memerlukan kajian fikih yang mendalam untuk memastikan zakat diterima secara sah dan memberikan dampak maksimal. Isu-isu seperti kewajiban meratakan pembagian dan batas kepemilikan bagi penerima zakat menjadi perhatian utama mazhab-mazhab.
Apakah wajib bagi amil untuk membagi zakat kepada kedelapan asnaf secara merata? Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat yang signifikan:
Dalam praktik modern, lembaga amil di Indonesia sering mengikuti pendapat yang fleksibel (Hanafi/Maliki/sebagian Hanbali), dengan alasan bahwa sering kali tidak semua asnaf (seperti riqab) ada, dan kebutuhan fakir-miskin jauh lebih mendesak. Namun, para amil tetap dianjurkan untuk mengalokasikan porsi yang memadai bagi asnaf strategis lainnya (amil, fi sabilillah, gharimin) untuk menjaga keseimbangan sosial dan operasional.
Keadilan dalam distribusi tidak hanya dilihat dari kuantitas finansial, tetapi juga dari kualitas dampak yang dihasilkan. Program zakat yang strategis mungkin memprioritaskan pelatihan keterampilan (untuk fakir) di atas bantuan konsumtif, yang merupakan ijtihad dalam memenuhi tujuan syariat (maqasid syariah) dari ayat ini, yaitu pengentasan kemiskinan secara fundamental.
Berapa banyak zakat yang boleh diberikan kepada satu individu? Ulama sepakat bahwa zakat harus diberikan dalam bentuk tamlik (kepemilikan penuh) kepada penerima, kecuali dalam kasus Fī Sabīlillāh dan Ibnu Sabil yang bisa berbentuk manfaat. Batas maksimal pemberian kepada fakir dan miskin adalah jumlah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya selama satu tahun penuh. Jika pemberian melebihi batas kecukupan, ia berpotensi mengubah status penerima menjadi muzakki (wajib zakat), dan para ulama menghindari hal tersebut, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah zakat menjadi batal jika kelebihan terjadi tanpa disengaja.
Kajian mendalam ini memastikan bahwa zakat benar-benar menjadi alat redistribusi kekayaan yang terukur dan adil, menghilangkan kesenjangan dan mencapai tujuan utama yaitu menjamin setiap Muslim dapat hidup dengan martabat dan kecukupan minimal. Pemahaman yang keliru terhadap batas tamlik dapat menyebabkan penyalahgunaan dana zakat atau kegagalan dalam memberdayakan penerima.
Penting untuk dicatat bahwa dalam Mazhab Syafi'i, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang memiliki harta mencapai nisab (batas minimal wajib zakat), meskipun harta tersebut tidak produktif. Namun, Mazhab Hanafi membolehkan pemberian zakat kepada orang yang memiliki harta melebihi nisab asalkan harta tersebut tidak berupa uang tunai, komoditas, atau aset yang wajib dizakati. Fleksibilitas ini sering dimanfaatkan di era modern, di mana seseorang mungkin memiliki rumah yang layak, tetapi tidak memiliki pendapatan rutin.
QS At-Taubah: 60 tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Penciptanya (ibadah), tetapi juga hubungan horizontal (muamalah) yang mendefinisikan struktur masyarakat Islam yang ideal. Zakat, melalui sistem asnaf ini, memainkan peran makro ekonomi dan sosial yang masif.
Zakat mencegah penimbunan kekayaan (iktinaz) yang dapat menyebabkan stagnasi ekonomi. Dengan memaksa harta yang diam (uang tunai, emas, perak) untuk keluar dari tangan orang kaya dan masuk ke sektor konsumsi atau produktif orang miskin, zakat memastikan adanya sirkulasi yang dinamis. Fakir dan miskin menggunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian), yang secara langsung meningkatkan permintaan agregat dan mendorong produksi lokal. Ini adalah mekanisme anti-defaltori yang sangat efektif.
Lebih jauh lagi, ketika zakat dialokasikan untuk modal usaha mikro (bagi masakin) atau pendidikan (fi sabilillah), dana tersebut berfungsi sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi, mengubah penerima dari beban menjadi kontributor produktif terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) negara Islam. Zakat menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, sebagaimana ditegaskan dalam firman lain. Tanpa adanya jaminan sirkulasi ini, jurang ketidaksetaraan akan melebar tak terkendali.
Delapan asnaf mencakup setiap potensi kerentanan dalam masyarakat: kemiskinan ekstrem (fakir/miskin), kebutuhan administratif (amil), risiko spiritual/ideologis (mu'allaf), keterikatan (riqab/gharimin), kepentingan strategis (fi sabilillah), dan kerentanan mobilitas (ibnu sabil). Ketercakupan yang menyeluruh ini menjadikan zakat sebagai jaring pengaman sosial yang paling komprehensif. Ketika masyarakat tahu bahwa ada mekanisme ilahiah yang pasti untuk menjamin kebutuhan dasar mereka, tingkat konflik sosial dan kecemburuan ekonomi akan menurun secara drastis.
Zakat memupuk rasa persaudaraan yang mendalam (ukhuwah). Ia mengubah pandangan si kaya bahwa harta yang dikeluarkan adalah kerugian, menjadi pandangan bahwa harta tersebut adalah investasi akhirat dan penyucian sosial. Zakat adalah pernyataan bahwa kekayaan individu adalah titipan, dan sebagian darinya adalah hak mutlak orang lain. Inilah esensi keadilan sosial dalam Islam yang jauh melampaui konsep filantropi biasa.
Pelaksanaan QS At-Taubah: 60 menggarisbawahi pentingnya peran negara atau lembaga yang berwenang (Amil) dalam mengelola zakat. Pendistribusian zakat tidak diserahkan sepenuhnya kepada individu muzakki, kecuali dalam kondisi tertentu atau ketiadaan amil yang efektif. Pengelolaan terpusat oleh amil memastikan bahwa:
Kegagalan sistem zakat seringkali bersumber dari kelemahan administrasi amil atau campur tangan politik yang tidak sesuai syariat. Kualitas amil, yang diakui sebagai salah satu asnaf, adalah penentu utama keberhasilan sistem zakat. Mereka adalah ujung tombak yang menjamin bahwa janji Allah dalam ayat ini terealisasi di dunia nyata, menghubungkan sumber kekayaan di tangan muzakki dengan kebutuhan mendesak di tangan asnaf.
Studi ekonomi Islam modern menunjukkan bahwa jika dana zakat dikelola secara kolektif dan strategis—misalnya, dengan fokus pada program padat karya, pembiayaan mikro syariah, dan infrastruktur pendidikan—potensi zakat mampu menghilangkan kemiskinan absolut dalam masyarakat Muslim. Angka potensi zakat yang luar biasa besar di banyak negara menunjukkan bahwa masalahnya bukanlah kekurangan dana, melainkan kekurangan efisiensi dan keakuratan dalam aplikasi hukum QS 9:60.
Mengapa Allah SWT memilih tepat delapan kategori ini, dan mengapa Ia menggunakan bahasa pembatasan yang begitu kuat ("Innamā")? Hikmah di baliknya adalah penciptaan sebuah sistem yang seimbang sempurna, mencakup segala dimensi kebutuhan manusia.
Daftar asnaf mencakup kebutuhan material (fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil) dan kebutuhan yang lebih bersifat spiritual, politik, dan strategis (mu'allaf, fi sabilillah). Zakat bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi juga tentang penguatan akidah, pertahanan ideologis, dan pembebasan kehormatan. Ini menunjukkan pandangan Islam yang holistik terhadap kesejahteraan manusia. Jika zakat hanya fokus pada fakir miskin, dimensi dakwah dan pembangunan strategis akan terabaikan, melemahkan umat secara keseluruhan.
Kehadiran Riqab (pembebasan) dan Gharimin (pelunasan utang) menekankan prinsip kebebasan yang hakiki. Zakat memastikan bahwa tidak ada Muslim yang hidup dalam rantai—baik rantai fisik perbudakan maupun rantai finansial yang membelenggu akibat utang yang bukan disebabkan kemaksiatan. Zakat adalah deklarasi kemanusiaan yang menempatkan martabat di atas segalanya, memberikan jalan keluar yang syar'i dari jeratan yang mematikan.
Penetapan wajib zakat dan pembatasan penerima memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit. Zakat adalah pengakuan bahwa harta memiliki fungsi sosial dan harus didistribusikan. Dengan mendefinisikan secara kaku siapa yang berhak, Syariat menutup pintu bagi intervensi politis atau kepentingan pribadi dalam penyaluran dana. Zakat adalah alat untuk melawan pembentukan oligarki ekonomi, menjamin bahwa aset produktif dan daya beli terdistribusi ke seluruh lapisan masyarakat.
Bila kita telaah kembali setiap asnaf, terlihat bahwa masing-masing mewakili simpul kritis dalam struktur sosial. Fakir dan Miskin adalah fondasi kemanusiaan. Amil adalah tulang punggung operasional. Mu'allaf adalah gerbang dakwah. Riqab dan Gharimin adalah penjamin kebebasan dan martabat. Fi Sabilillah adalah investasi strategis untuk masa depan. Ibnu Sabil adalah jaring pengaman bagi mobilitas dan interkoneksi global. Kesempurnaan sistem ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana dalam merancang solusi abadi bagi problematika ekonomi manusia.
Ayat 60 dari Surah At-Taubah, dengan kedalaman dan ketegasannya, tetap menjadi mercusuar bagi umat Islam di seluruh dunia. Penerapannya yang jujur dan strategis adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial yang dicita-citakan oleh Syariat, mewujudkan masyarakat di mana tidak ada yang kelaparan atau terjerat utang yang mematikan, dan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang di bawah naungan rahmat Ilahi.