Representasi Proklamasi (Ażān) yang diperintahkan dalam Surah At-Tawbah.
Surah At-Tawbah (Pengampunan), juga dikenal sebagai Surah Bara'ah (Pemutusan Hubungan), adalah satu-satunya surah dalam Al-Qur’an yang tidak diawali dengan Basmalah (Bismillāh ir-Raḥmān ir-Raḥīm). Ketiadaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan penekanan pada sifat utama surah ini: proklamasi ketegasan, pemutusan hubungan, dan peringatan keras terhadap mereka yang melanggar perjanjian secara berulang kali. Surah ini diturunkan di Madinah pada tahun kesembilan Hijriah, pada masa-masa akhir kehidupan Nabi Muhammad ﷺ, menandai puncak konsolidasi kekuatan Islam di Jazirah Arab.
Ayat-ayat awal Surah At-Tawbah menetapkan kebijakan baru yang fundamental mengenai hubungan antara komunitas Muslim dengan kaum musyrikin (politeis) di Mekah dan sekitarnya, khususnya mereka yang terikat perjanjian tetapi kemudian mengkhianatinya. Di antara ayat-ayat pembuka yang penuh dengan keagungan dan urgensi tersebut, Surah ke-9 Ayat 3 berdiri sebagai inti dari proklamasi tersebut, sebuah deklarasi yang diumumkan secara terbuka dan universal pada musim haji.
Wa ażānum minallāhi wa rasūlihī ilan-nāsi yaumal-ḥajjil-akbari annallāha barī’um minal-musyrikīna wa rasūluh. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, wa in tawallaitum fa'lamū annakum gairu mu'jizīllāh. Wa basysyirillażīna kafarū bi'ażābin alīm.
Dan (inilah) suatu maklumat (proklamasi) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada Hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri (barī’un) dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrik) bertaubat, maka itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.
Ayat ini sarat dengan makna dan otoritas. Ia bukan hanya sekadar pemberitahuan, melainkan sebuah maklumat resmi yang disampaikan di hadapan khalayak ramai pada waktu dan tempat yang paling signifikan: Hari Haji Akbar (Haji Besar), yang menjadi momen pertemuan terbesar di Jazirah Arab. Kehadiran elemen ażān (proklamasi) dan penegasan barā’ah (berlepas diri) menunjukkan bahwa ini adalah keputusan final yang tidak dapat dibatalkan, menegakkan kembali otoritas tauhid secara mutlak di Tanah Suci.
Untuk memahami kedalaman Surah 9 Ayat 3, kita harus menyelami konteks historisnya yang kompleks. Ayat-ayat Bara’ah diturunkan sebagai respons terhadap serangkaian pengkhianatan perjanjian dan upaya musyrikin untuk melemahkan negara Islam yang baru berdiri di Madinah, meskipun telah ada perjanjian damai seperti Perjanjian Hudaibiyah (628 M).
Pada awalnya, Perjanjian Hudaibiyah menetapkan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Namun, suku-suku yang bersekutu dengan Quraisy, khususnya Banu Bakr, melanggar perjanjian ini dengan menyerang sekutu Muslim, Khuza'ah. Pelanggaran yang terang-terangan ini menjadi pemicu utama Pembebasan Mekah (Fath Makkah) pada tahun 8 Hijriah.
Meskipun Mekah ditaklukkan dan Nabi Muhammad ﷺ memberikan pengampunan umum, praktik-praktik kesyirikan tetap berlangsung di sekitar Ka'bah, terutama pada musim haji berikutnya. Ka'bah, sebagai rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk ibadah tauhid, masih menjadi tempat ritual paganisme, termasuk tawaf telanjang dan penyembahan berhala. Hal ini merupakan kontradiksi teologis dan simbolis yang tidak dapat diterima dalam pandangan Islam yang telah tegak.
Ayat-ayat Surah At-Tawbah, khususnya ayat 1 hingga 5, menetapkan kebijakan yang jelas: Tanah Suci (Al-Haram) harus dimurnikan dari segala bentuk kesyirikan. Ayat 3 adalah puncak dari kebijakan ini, sebuah pengumuman publik yang memberi pilihan yang jelas: bertaubat dan memeluk Islam, atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum setelah masa tenggang empat bulan berakhir.
Para ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa penetapan batas waktu ini – empat bulan – merupakan rahmat terakhir yang diberikan Allah kepada mereka yang telah melanggar perjanjian. Proklamasi ini tidak bersifat serangan mendadak, melainkan ultimatum yang diberikan dengan transparansi penuh di tengah keramaian. Ini adalah prinsip keadilan Islam: perang hanya boleh dimulai setelah pemberitahuan yang jelas, terutama ketika pihak lawan telah berulang kali menunjukkan itikad buruk.
Musim haji tahun kesembilan Hijriah adalah momen yang dipilih secara ilahi. Nabi Muhammad ﷺ sendiri tidak memimpin haji tahun itu, tetapi mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji. Kemudian, setelah turunnya ayat-ayat ini, Nabi ﷺ memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyusul dan membacakan proklamasi resmi ini kepada semua orang di Mina, di hadapan semua suku yang berkumpul.
Proklamasi yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib meliputi empat poin utama, yang semuanya berakar pada At-Tawbah 9:3: 1) Tidak ada lagi musyrik yang diizinkan melakukan tawaf telanjang; 2) Tidak ada lagi musyrik yang diizinkan masuk surga; 3) Tidak ada lagi musyrik yang diizinkan berhaji setelah tahun itu; 4) Perjanjian dengan kaum musyrik yang telah dikhianati dinyatakan batal, kecuali bagi mereka yang memegang teguh perjanjiannya (yang disebutkan dalam At-Tawbah 9:4).
Konteks historis ini menekankan bahwa Ayat 3 adalah respons yang sangat spesifik terhadap situasi di mana kedaulatan tauhid harus ditegakkan di jantung agama, dan janji damai telah dihancurkan oleh pihak lawan. Ini bukan deklarasi perang abadi terhadap semua non-Muslim, melainkan tindakan diplomatik-teologis yang diperlukan untuk mengakhiri kekacauan perjanjian yang terus dilanggar.
Setiap kata dalam At-Tawbah 9:3 membawa bobot teologis dan hukum yang luar biasa. Memahami istilah-istilah kuncinya adalah penting untuk menghindari salah tafsir kontekstual.
Kata Ażān dalam konteks ini berbeda dari panggilan shalat (Adzan). Di sini, ia berarti 'pengumuman yang keras, serius, dan resmi'. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pemilihan kata ażān menunjukkan bahwa pesan ini harus disampaikan dengan cara yang paling tegas dan terbuka, sehingga tidak ada yang bisa mengklaim ketidaktahuan. Ini adalah pengumuman kedaulatan. Ini menekankan bahwa pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ bukan lagi sekadar ajakan, tetapi sebuah ketetapan hukum yang disampaikan oleh otoritas tertinggi (Allah) dan pelaksana otoritas tersebut di bumi (Rasul-Nya).
Fakhruddin ar-Razi melanjutkan, menyoroti urgensi Ażān ini. Proklamasi ini harus disampaikan di tempat yang paling ramai (Haji Akbar) agar dampak penyebarannya mencapai seluruh penjuru Jazirah. Jangkauan geografis dan sosial dari pengumuman ini memastikan bahwa keputusan pemutusan perjanjian ini diketahui oleh semua pihak yang terlibat, menjadikannya suatu tindakan yang adil dan transparan sebelum diambilnya tindakan militer atau hukum lebih lanjut.
Inti dari ayat ini adalah kata Barī’un (berlepas diri) yang merupakan akar kata dari nama Surah ini, At-Tawbah/Bara’ah. Barā’ah secara harfiah berarti bersih dari ikatan atau tanggung jawab. Dalam konteks ini, ia memiliki implikasi ganda:
Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa Barā’ah di sini adalah manifestasi dari keadilan. Karena kaum musyrikin telah mengkhianati perjanjian, maka Allah mengumumkan bahwa Dia tidak lagi terikat oleh janji perlindungan atau perjanjian damai apa pun dengan mereka, kecuali bagi mereka yang disebutkan secara eksplisit dalam ayat berikutnya (At-Tawbah 9:4) yang tetap setia pada perjanjian mereka.
Konsep ini sangat penting, karena menegaskan bahwa Islam menghargai perjanjian. Namun, ketika perjanjian dilanggar secara sepihak dan berulang kali, maka Barā’ah menjadi sebuah keharusan untuk melindungi komunitas Muslim dan menegakkan kebenaran ilahi. Ini adalah batas kesabaran dan toleransi dalam menghadapi pelanggaran sumpah dan pengkhianatan.
Pemilihan waktu ini memiliki makna simbolis dan praktis. Yawmul Ḥajjil Akbar mengacu pada Hari Raya Kurban (Idul Adha), yang juga merupakan hari puncak pelaksanaan ibadah haji. Pada masa itu, Jazirah Arab seolah-olah berhenti bergerak; semua suku, baik Muslim maupun musyrik, berkumpul di Mekah dan sekitarnya. Ini adalah platform komunikasi terbesar.
Al-Qurtubi dan mufassir lainnya menekankan bahwa Haji Akbar adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan proklamasi ini karena dua alasan: (a) Jaminan penyebaran berita ke seluruh wilayah, dan (b) Peringatan bahwa mulai sekarang, wilayah suci (Haram) akan menjadi wilayah eksklusif bagi tauhid. Ini secara efektif mengakhiri koeksistensi ritual di Ka’bah.
Meskipun proklamasi ini sangat tegas, ayat 3 tidak mengabaikan pintu rahmat. Frasa Fa in tubtum fa huwa khairul lakum (Kemudian jika kamu bertaubat, maka itu lebih baik bagimu) menunjukkan bahwa tujuan utama dari Barā’ah bukanlah penghancuran, melainkan reformasi dan pengembalian kepada tauhid.
Taubat di sini diartikan sebagai menerima Islam dan meninggalkan kesyirikan. Ini adalah tawaran keselamatan yang abadi, yang bahkan diberikan di tengah ultimatum. Ini menegaskan bahwa sifat Allah adalah Maha Pengasih, dan keadilan-Nya selalu disertai kesempatan untuk kembali kepada kebenaran, bahkan di saat-saat paling genting.
Para mufassir (ahli tafsir) klasik telah mengupas tuntas Surah At-Tawbah 9:3, memberikan lapisan pemahaman mengenai implikasi hukum dan teologisnya.
Imam At-Tabari dalam Jami’ al-Bayan menjelaskan bahwa ayat ini adalah kelanjutan logis dari ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengumumkan pemutusan perjanjian, dan Ayat 2 menetapkan masa tenggang (empat bulan) bagi kaum musyrikin untuk memutuskan sikap mereka. Ayat 3 adalah pengumuman resmi dari keputusan tersebut di hadapan publik.
At-Tabari sangat menekankan bahwa pemutusan ini hanya berlaku bagi mereka yang telah melanggar perjanjian mereka. Bagi mereka yang tidak pernah melanggar atau memiliki perjanjian waktu terbatas, perlakuan mereka diatur oleh ayat-ayat berikutnya (9:4). Ia memahami bahwa ażān ini adalah bentuk keadilan tertinggi sebelum mengambil tindakan keras, memberikan waktu yang cukup bagi setiap individu untuk merenungkan dan memilih nasibnya.
“Pesan ini adalah pemberitahuan yang tegas kepada seluruh manusia pada hari yang agung itu bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memutus ikatan dengan orang-orang musyrik. Ini memberikan waktu yang adil bagi mereka yang telah melanggar janji untuk memilih antara tobat (masuk Islam) atau menghadapi konsekuensi setelah habisnya masa tenggang yang telah ditetapkan dalam ayat sebelumnya (9:2).”
Menurut At-Tabari, penekanan pada Yawmul Ḥajjil Akbar adalah untuk memastikan penyebaran berita ini seluas mungkin, sehingga alasan kebodohan atau ketidaktahuan tidak dapat dijadikan pembelaan. Keadilan Islam menuntut bahwa musuh harus diperingatkan sepenuhnya dan diberi kesempatan yang wajar sebelum tindakan permusuhan dimulai.
Ibn Katsir, dalam tafsirnya, memberikan detail yang kaya mengenai pelaksanaan proklamasi ini. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abu Bakar untuk memimpin haji tahun itu (Tahun 9 H). Setelah beberapa hari, ayat-ayat Bara’ah turun, dan Nabi ﷺ memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membawa dan membacakan proklamasi tersebut di tengah-tengah jamaah haji.
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Ali, bukan Abu Bakar, yang membacakan. Ibn Katsir menjelaskan, mengikuti riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak ada yang dapat menyampaikan (proklamasi) atas nama diriku kecuali aku sendiri, atau seseorang dari ahli baitku." Ini menekankan otoritas kenabian dan urgensi proklamasi ini sebagai keputusan resmi negara Islam, yang memerlukan utusan yang memiliki ikatan darah langsung dengan otoritas kenabian.
Ibn Katsir menegaskan bahwa proklamasi ini secara efektif mengakhiri sistem lama di mana politeisme dan tauhid dapat hidup berdampingan di Tanah Suci. Ini adalah titik balik historis yang menegaskan bahwa Mekah dan Al-Haram telah sepenuhnya berada di bawah kendali syariat Islam, dan bahwa semua bentuk ritual pagan harus dihapuskan secara permanen.
Implikasi dari riwayat Ibn Katsir ini sangat mendalam. Pelaksanaan proklamasi di musim haji menegaskan bahwa keputusan ilahi ini bukan disebarkan melalui surat atau utusan rahasia, melainkan melalui pengumuman massal yang tidak meninggalkan keraguan. Ini adalah transparansi yang mutlak, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam berurusan dengan musuh yang telah melanggar janji.
Imam Al-Qurtubi fokus pada implikasi hukum (fiqh) dari ayat ini, terutama berkaitan dengan status perjanjian. Beliau menjelaskan bahwa proklamasi Barā’ah adalah dasar hukum untuk membedakan siapa yang masih terikat perjanjian damai dan siapa yang tidak.
Qurtubi mengutip pandangan bahwa masa empat bulan (yang ditetapkan di 9:2 dan diproklamasikan di 9:3) dimulai dari hari Idul Adha (Yawmul Hajjil Akbar) dan berakhir pada hari kesepuluh Rabi'ul Akhir. Selama masa ini, kaum musyrikin diberi jaminan keamanan, meskipun mereka mengetahui bahwa perjanjian telah dibatalkan. Ini adalah janji keamanan yang harus dihormati oleh Muslim.
Lebih lanjut, Qurtubi membahas frasa wa rasūluh (dan Rasul-Nya) yang mengikuti innallāha barī’um minal-musyrikīna (bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik). Secara tata bahasa Arab, seharusnya berbunyi *wa rasūlihī* (majruur), tapi ia dibaca *wa rasūluhu* (marfuu’un). Qurtubi dan ahli bahasa lainnya menjelaskan bahwa perubahan harakat ini untuk menekankan bahwa pemutusan hubungan oleh Rasulullah ﷺ adalah independen tetapi sejalan dengan keputusan Allah, memberikan bobot ganda pada otoritas proklamasi. Ini adalah pemutusan ikatan yang dilakukan baik oleh kekuasaan ilahi maupun kekuasaan manusiawi (kenabian).
Al-Qurtubi juga memperluas pembahasan mengenai azab yang pedih (ażābin alīm) yang dijanjikan bagi mereka yang berpaling (in tawallaitum). Azab ini mencakup hukuman duniawi (perang dan kekalahan) dan hukuman akhirat (neraka), menekankan keseriusan menolak kesempatan taubat yang telah diberikan.
Surah At-Tawbah 9:3 adalah teks fundamental dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks Siyar (hukum perang dan hubungan internasional). Ayat ini menetapkan beberapa prinsip yuridis penting yang harus dipatuhi oleh negara Islam.
Salah satu prinsip terpenting yang ditekankan oleh ayat ini adalah keharusan untuk memberikan peringatan dan masa tenggang yang jelas sebelum terlibat dalam permusuhan. Proklamasi (Ażān) di depan umum memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengklaim bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk bersiap atau bertaubat.
Masa tenggang empat bulan ini (disebut juga ‘Ahad atau masa aman) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Muslim, bahkan terhadap musuh yang diketahui telah mengkhianati janji. Jika kaum musyrik diserang sebelum masa tenggang tersebut berakhir, maka Muslim dianggap melanggar janji yang baru dibuat oleh Allah melalui wahyu ini. Ini menunjukkan standar etika perang yang tinggi dalam Islam, di mana bahkan pemutusan perjanjian harus dilakukan dengan adil dan terstruktur.
Penting untuk menggarisbawahi bahwa proklamasi Barā’ah yang terkandung dalam Ayat 3 hanya ditujukan kepada kaum musyrikin yang telah melanggar perjanjian damai. Ayat berikutnya (9:4) secara eksplisit mengecualikan mereka yang setia pada perjanjian mereka:
“kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sedikit pun (isi perjanjianmu) dan tidak (pula) menolong seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya…”
Ini menciptakan klasifikasi hukum yang sangat jelas: pemutusan hubungan bersifat selektif dan didasarkan pada perilaku pelanggaran, bukan pada perbedaan keyakinan semata. Ayat 3 menetapkan aturan umum untuk pengkhianat, sementara Ayat 4 berfungsi sebagai pengecualian yang menjamin bahwa Muslim harus menghormati janji yang dibuat, bahkan jika janji itu dibuat dengan non-Muslim.
Implikasi hukum utama dari Ayat 3 adalah larangan permanen bagi kaum musyrikin untuk mendekati dan melaksanakan ritual kesyirikan di Ka’bah setelah masa tenggang berakhir. Ayat ini, bersama dengan Ayat 28 dari surah yang sama, menjadi dasar jurisprudensi yang melarang non-Muslim memasuki wilayah suci Mekah dan Madinah.
Ayat 9:3 secara efektif berfungsi sebagai deklarasi status: Tanah Suci kini secara hukum dan teologis diakui sebagai wilayah yang secara eksklusif diperuntukkan bagi ibadah Tauhid. Ini adalah pembersihan spiritual dan hukum yang diperlukan setelah periode yang panjang di mana Mekah menjadi arena percampuran antara ibadah monoteistik dan paganisme.
Tawaran taubat (in tubtum) adalah bagian integral dari keputusan hukum ini. Pilihan yang diberikan bukanlah antara hidup dan mati tanpa syarat, melainkan antara (a) memeluk Islam dan hidup aman dalam masyarakat Muslim, atau (b) menolak dan memilih untuk menghadapi permusuhan setelah masa tenggang habis. Dalam pandangan fiqh, ini menunjukkan bahwa Islam selalu mengutamakan penyelesaian damai dan pertobatan sebelum menggunakan kekuatan.
Mengapa Surah At-Tawbah, dan khususnya Ayat 3, terdengar begitu keras dibandingkan surah-surah yang diturunkan sebelumnya? Para teolog dan filsuf Islam menjelaskan bahwa ketegasan ini adalah puncak dari evolusi hubungan antara komunitas Muslim dan musuh-musuh ideologis mereka.
Pada Tahun 9 Hijriah, Islam telah menjadi kekuatan politik yang dominan di Jazirah Arab. Periode awal di Mekah adalah periode kesabaran total (toleransi terhadap penganiayaan), dan periode awal Madinah adalah periode konsolidasi dan perjanjian (toleransi terhadap perbedaan). Namun, pengkhianatan yang berulang kali, terutama yang mengancam pusat spiritual (Ka'bah) dan keamanan komunitas, menuntut penutup historis.
Ayat 3 adalah penutup dari bab koeksistensi yang gagal. Ia menegaskan bahwa pada titik ini, Islam tidak dapat lagi menerima ancaman eksistensial atau keraguan terhadap kedaulatan Tuhan di pusat spiritualnya. Ketegasan ini adalah untuk menjamin stabilitas masa depan dan kemurnian doktrin.
Sekilas, pemutusan hubungan tampak sebagai tindakan tanpa ampun. Namun, dalam analisis yang lebih mendalam, ketegasan ini adalah bentuk rahmat yang terstruktur. Dengan memberikan batas waktu yang jelas (empat bulan) dan proklamasi yang terbuka (Ażān), Allah sebenarnya memberikan kesempatan terakhir untuk perbaikan diri dan pertobatan, yang jauh lebih adil daripada serangan tanpa peringatan.
Proklamasi ini membersihkan keraguan dan ambiguitas. Ia memaksa kaum musyrikin untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Dalam hukum ilahi, kejelasan adalah keadilan; ambiguitas sering kali menghasilkan kezaliman. Proklamasi ini menghilangkan ambiguitas sepenuhnya.
Ayat 3 ditutup dengan peringatan tegas: wa in tawallaitum fa'lamū annakum gairu mu'jizīllāh (dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah). Frasa ini adalah pengingat teologis yang kuat.
Kata Mu'jizī (melemahkan atau meloloskan diri) menyiratkan bahwa kekuatan dan rencana kaum musyrikin, sekecil apapun itu, tidak akan pernah dapat menggagalkan kehendak ilahi. Pengingat ini ditujukan untuk menghilangkan ilusi kekebalan atau kekuatan diri. Jika mereka memilih untuk menolak taubat dan bersandar pada kekuatan suku mereka, mereka harus tahu bahwa mereka menghadapi kekuatan yang absolut dan tidak terbatas.
Peringatan ini bukan hanya ancaman, tetapi juga penegasan iman bagi kaum Muslim: bahwa misi mereka, meskipun sulit, dijamin oleh dukungan ilahi. Dan bagi musuh, ini adalah kepastian bahwa segala bentuk perlawanan mereka akan sia-sia di hadapan kekuatan Allah Yang Maha Kuat.
Memahami Surah At-Tawbah 9:3 dalam konteks modern memerlukan kehati-hatian historis yang tinggi. Ayat-ayat Bara'ah sering kali disalahgunakan atau dilepaskan dari konteksnya yang spesifik.
Para ulama kontemporer sepakat bahwa Ayat 9:3 adalah respons terhadap pelanggaran perjanjian spesifik oleh kelompok musyrikin tertentu di Jazirah Arab pada tahun 9 Hijriah. Ayat ini tidak dapat digeneralisasi sebagai perintah permanen untuk memutus hubungan dengan semua non-Muslim, kapan pun dan di mana pun.
Ayat ini berlaku ketika tiga syarat utama terpenuhi, yang semuanya ada di Mekah pada 9 H:
Jika perjanjian dihormati, maka Ayat 9:4 berlaku, yang menuntut pemenuhan janji. Oleh karena itu, Ayat 9:3 berfungsi sebagai klausul pemutusan hukum yang ketat, bukan sebagai deklarasi kebijakan luar negeri yang umum.
Meskipun Ayat 3 mengumumkan pemutusan perjanjian, landasan etika Islam tetap adalah pemenuhan janji. Seluruh konteks surah ini adalah demonstrasi betapa seriusnya Islam memandang kontrak dan perjanjian. Pemutusan hanya terjadi sebagai upaya terakhir, setelah pelanggaran yang tidak termaafkan, dan bahkan kemudian, pemutusan itu harus diumumkan secara terbuka dengan masa tenggang.
Dalam hubungan antarnegara modern, prinsip-prinsip syariat dalam Siyar (hukum internasional) tetap menekankan pentingnya menghormati perjanjian internasional, kecuali jika ada ancaman atau pengkhianatan yang jelas, di mana pun harus diikuti dengan pemberitahuan dan batas waktu yang wajar.
Terlepas dari konteks hukumnya, Ayat 3 membawa pesan spiritual yang abadi: taubat adalah solusi terbaik. Ultimatum duniawi selalu disertai dengan ajakan kembali kepada Allah. Bagi umat Islam, ini adalah pengingat bahwa tujuan akhir dari setiap tindakan, bahkan ketegasan, adalah untuk mengarahkan manusia kepada tauhid dan keselamatan abadi. Frasa Fa in tubtum fa huwa khairul lakum adalah inti dari rahmat ilahi yang bersemi di tengah-tengah ketegasan. Allah tidak pernah menutup pintu taubat, bahkan bagi mereka yang telah dinyatakan sebagai musuh.
Untuk mencapai kedalaman pemahaman yang komprehensif mengenai Surah At-Tawbah 9:3, penting untuk mengulangi dan menegaskan kembali beberapa konsep utama dengan sudut pandang yang berbeda, memperjelas bobot retorika Al-Qur'an dalam konteks ini.
Penggunaan kata Ażān (proklamasi) tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan, tetapi sebagai instrumen kedaulatan. Dalam tradisi Arab, proklamasi besar hanya dilakukan oleh penguasa tertinggi. Di sini, otoritas itu ditegaskan sebagai otoritas ganda: minallāhi wa rasūlihī (dari Allah dan Rasul-Nya).
Penggabungan ini adalah unik dan kritis. Itu berarti keputusan ini bukan hasil dari kebijakan politik Nabi Muhammad ﷺ semata, melainkan mandat ilahi yang dilaksanakan melalui saluran kenabian. Keputusan pemutusan ini adalah kehendak kosmis yang diwujudkan dalam aksi sejarah manusia. Ini meningkatkan bobot setiap kata dalam ayat ini, menempatkannya di atas kebijakan strategis manapun, menjadikannya hukum yang abadi dalam konteks spesifiknya.
Barā’ah (berlepas diri) bukanlah permusuhan tanpa sebab, melainkan keadilan preventif. Dalam kajian filosofi hukum, tindakan pemutusan ini diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang mungkin ditimbulkan oleh pihak yang telah menunjukkan kecenderungan pengkhianatan. Jika perjanjian damai terus dipertahankan meskipun berulang kali dilanggar, ini akan melemahkan integritas negara Islam dan menempatkan masyarakat dalam bahaya terus-menerus.
Oleh karena itu, proklamasi ini, yang terdengar keras, sebenarnya adalah langkah stabilisasi dan penegakan hukum. Dengan menetapkan batas waktu dan memutus ikatan dengan pengkhianat, masyarakat Muslim dilindungi dan hak mereka untuk beribadah di tempat suci tanpa gangguan ditegakkan. Kehadiran proklamasi ini menegaskan prinsip bahwa keamanan dan penegakan kebenaran (tauhid) memiliki prioritas setelah semua upaya damai yang jujur gagal karena itikad buruk pihak lain.
Pengulangan pentingnya pemilihan Hari Haji Akbar (Idul Adha) sebagai momen proklamasi harus dipahami sebagai strategi komunikasi yang sempurna pada zamannya. Haji Akbar bukan hanya pertemuan keagamaan, tetapi juga kongres politik dan komersial terbesar di Arab. Menyampaikan pesan ini pada saat itu memastikan bahwa pesan tersebut mencapai telinga para pemimpin suku, pedagang, dan musafir, yang kemudian akan menyebarkannya ke seluruh Jazirah Arab dengan kecepatan maksimal. Ini adalah contoh keefektifan dan kecerdasan ilahi dalam menyampaikan ultimatum historis.
Selain itu, proklamasi pada Hari Haji Akbar memberikan nuansa ritualistik dan sakral pada keputusan hukum. Keputusan yang dibuat di hari paling suci, di tempat paling suci, di hadapan perkumpulan terbesar, tidak dapat dikesampingkan sebagai sekadar rumor politik; ia adalah fakta yang harus diakui oleh semua yang hadir.
Ayat 9:3 merangkum dialektika antara ancaman dan janji dalam Islam. Di satu sisi, ada ancaman ‘ażābin alīm (azab yang pedih) bagi mereka yang berpaling (tawallaitum). Di sisi lain, ada janji fa huwa khairul lakum (maka itu lebih baik bagimu) bagi mereka yang bertaubat (tubtum).
Dialektika ini menunjukkan bahwa tujuan akhir Al-Qur’an adalah hidayah, bukan kehancuran. Bahkan pada saat proklamasi perang dan pemutusan perjanjian, pintu rahmat tetap terbuka lebar. Ini adalah prinsip mendasar dalam teologi Islam: keadilan tidak pernah menghilangkan harapan untuk kembali kepada kebenaran. Pilihan selalu berada di tangan manusia, tetapi konsekuensi dari pilihan itu telah diumumkan dengan jelas dan tanpa keraguan.
Para ahli bahasa Arab seperti Az-Zamakhshari (dalam Al-Kashshaf) memperluas analisis mengenai struktur tata bahasa dalam ayat 9:3, terutama mengenai frasa wa rasūluhu yang dibaca marfuu’un. Mereka berpendapat bahwa pengulangan kata "berlepas diri" secara implisit (meskipun tidak ditulis ulang) menekankan bahwa Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesyirikan, bukan dari orang-orang musyrik itu sendiri. Mereka berlepas diri dari tindakan dan ideologi kesyirikan. Ini adalah pemisahan antara dosa dan pendosa, memberikan ruang bagi pendosa untuk bertaubat dan diselamatkan dari ideologi kesyirikan.
Penafsiran linguistik ini menguatkan pandangan bahwa fokus utama ayat ini adalah pada kemurnian tauhid di Tanah Suci, dan pemutusan hubungan adalah sarana untuk mencapai pemurnian ideologis tersebut. Jika musyrik meninggalkan kesyirikan, maka pemutusan hubungan pun akan berakhir, karena mereka telah memilih jalan yang lebih baik (khairul lakum).
Kesimpulannya, Surah At-Tawbah 9:3 adalah sebuah deklarasi historis yang krusial, sebuah titik balik yang membedakan era perjanjian yang dilanggar dengan era penegakan kedaulatan tauhid yang tak terkompromikan. Ia menggabungkan keadilan hukum (pemberian masa tenggang) dengan rahmat ilahi (tawaran taubat), menjadikannya sebuah teks yang, meskipun keras dalam retorikanya, berakar kuat pada prinsip keadilan dan transparansi Islam.
Kajian mendalam ini menegaskan bahwa setiap upaya untuk memahami ayat ini di luar konteks sejarah, hukum, dan teologisnya akan menghasilkan distorsi yang parah terhadap pesan Al-Qur’an. Ayat ini adalah pengumuman kedaulatan, bukan sekadar perintah militer, dan kekuatannya terletak pada penegasan bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah menerima kompromi terhadap inti dari syahadat: keesaan Tuhan di seluruh alam, dimulai dari hati Tanah Suci.
Deklarasi ini menandai akhir dari ketidakpastian dan awal dari era baru, di mana komunitas Muslim dapat melanjutkan misinya dengan stabilitas politik dan spiritual yang terjamin, berdasarkan perjanjian yang dihormati atau, jika dilanggar, pemutusan yang diumumkan secara adil.
Proklamasi At-Tawbah 9:3 adalah puncak dari kesabaran dan keadilan yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas agama dan perjanjian suci. Ayat ini bukan hanya sebuah bab dalam sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran abadi tentang etika bernegara, hukum perjanjian, dan pentingnya ketegasan dalam menegakkan prinsip-prinsip ketuhanan ketika semua jalan kompromi yang jujur telah tertutup.
Seluruh narasi Surah At-Tawbah bergerak dari pemutusan menuju penyatuan, dari peringatan menuju undangan. Ayat 3 adalah suara peringatan keras yang diperlukan untuk menjamin bahwa undangan kepada tauhid diterima dengan kesadaran penuh akan konsekuensi penolakannya. Proklamasi di hari Haji Akbar tersebut adalah titik nol, di mana garis antara perjanjian dan pengkhianatan ditarik secara permanen dan diumumkan secara universal, memastikan bahwa keadilan ilahi ditegakkan tanpa bias, tanpa keraguan, dan dengan otoritas tertinggi dari Allah dan Rasul-Nya.
Analisis ini, yang meliputi dimensi linguistik, historis, dan jurisprudensi, bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang betapa kaya dan spesifiknya pesan yang terkandung dalam satu ayat yang agung ini. Pemahaman yang benar terhadap konteks dan substansi 9:3 adalah kunci untuk menanggapi tantangan dan pertanyaan yang muncul darinya di masa lalu dan masa kini.